Dugaan Pungli Bansos di Desa Tulupari Viral, Pemerintah Belum Berikan Tanggapan Resmi

Probolinggo, 27 Desember 2024 – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, terus menjadi perbincangan hangat. Video yang mengungkap praktik ini viral di TikTok setelah diunggah oleh portal berita lokal Info Probolinggo, dan telah ditonton lebih dari 45 ribu kali. Namun, hingga kini, pemerintah setempat belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini.

Dugaan Pungli dan Kronologi

Dalam laporan yang viral, warga Dusun Karang Tengah dengan inisial M melaporkan bahwa perangkat desa berinisial M dan AS meminta pungutan sebesar Rp100.000 dari setiap penerima bansos di kantor pos Desa Tulupari pada 18 Desember 2024.

M, salah satu korban, menyebut ada 54 warga penerima bansos lainnya yang juga diminta memberikan uang dengan alasan tidak jelas. “Kami hanya diberitahu ini kebijakan desa, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kami merasa ini tidak benar,” ujar M.

Reaksi Masyarakat dan Media Sosial

Video ini memicu kecaman luas dari masyarakat, baik di Desa Tulupari maupun warganet. Banyak komentar di unggahan tersebut menyayangkan tindakan oknum perangkat desa dan menuntut pemerintah segera bertindak.

“Ini sangat mengecewakan. Seharusnya bantuan sosial itu gratis, tidak boleh ada pungutan apa pun,” tulis salah satu pengguna TikTok.

Warga setempat berharap kasus ini segera ditangani untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap perangkat desa.

Pemerintah Masih Bungkam

Hingga saat ini, baik pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pungli ini. Ketiadaan tanggapan resmi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang merasa laporan mereka diabaikan.

“Kenapa tidak ada respons? Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan,” ujar seorang warga yang menjadi korban pungli.

Desakan Penyelidikan Cepat

Warga mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas. “Jika pemerintah desa tidak memberikan klarifikasi, kami berharap pemerintah daerah atau pihak kepolisian bertindak,” tambah warga lain.

Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk memastikan bahwa bansos benar-benar sampai kepada penerima yang membutuhkan tanpa ada potongan apa pun.

Info Probolinggo akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pembaruan terkini kepada masyarakat.