Fakta di Balik Angka Kemiskinan Probolinggo: Penjelasan Lengkap dari BPS
Probolinggo— Data kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Timur menuai kontroversi setelah Zulmi Noor Hasani, Calon Bupati Probolinggo, menyatakan bahwa data tersebut tidak benar.
Pernyataan ini disampaikan saat debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang ketiga. Zulmi menegaskan bahwa angka kemiskinan tersebut salah, bahkan menyebutkan adanya bantuan sosial yang salah sasaran.
Pernyataan ini langsung mendapat tanggapan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo. Rahmadanie Sapta Irevanie, seorang Statistisi Ahli Muda BPS setempat, membantah klaim Zulmi dan menjelaskan bahwa data kemiskinan dihitung secara independen menggunakan metode yang sesuai standar nasional.
“Penghitungan data kemiskinan dilakukan secara independen dan menggunakan metode yang sesuai standar nasional. Jadi ini bukan data asal-asalan," ungkap Rahmadanie pada Senin (18/11/2024).
Menurut Rahmadanie, tingkat kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diterima warga, melainkan juga dari berbagai indikator lain seperti pengeluaran per kapita, pendapatan, kondisi rumah, kesehatan, hingga jenis makanan yang dikonsumsi.
“Kami menghitung berdasarkan pengeluaran dan pemasukan masyarakat. Misalnya, untuk keluarga dengan pendapatan dua juta rupiah, akan dihitung pengeluarannya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, data kemiskinan dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Survei tersebut melibatkan 910 rumah tangga sebagai sampel yang dipilih secara acak tetapi tetap mewakili seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Pemilihan sampel ini, lanjutnya, dilakukan oleh pusat dengan metodologi yang sudah distandarisasi.
“Survei ini dilakukan dengan menemui responden langsung untuk memotret kondisi riil masyarakat. Hasilnya menunjukkan angka yang dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah,” tambahnya.
Rahmadanie juga menegaskan bahwa bantuan sosial hanyalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran.
“Bantuan ini hanya berfungsi menstabilkan pengeluaran warga, tetapi indikator utama kemiskinan tetap pada pengeluaran per kapita dan pemenuhan kebutuhan dasar,” tegasnya.
BPS mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Rahmadanie menekankan bahwa upaya yang lebih signifikan tetap dibutuhkan untuk mencapai target.
“Angka yang kami hasilkan adalah cerminan kinerja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan. Sebagai lembaga independen, BPS tidak hanya memotret hasil kerja pemerintah tetapi juga memastikan data yang kami sajikan sesuai dengan realitas di lapangan,” pungkasnya.